GERMAK Banyuwangi JATIM – Fenomena preman berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas) kembali menjadi sorotan publik. Maraknya aksi premanisme yang mengganggu iklim usaha telah membuat Presiden Prabowo Subianto merasa resah.Pemerintah pun mengambil sikap tegas dengan membentuk “Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan”.
Namun, apakah kebijakan ini benar-benar bertujuan untuk “memberantas premanisme, ataukah ini hanya sekedar pengalihan isu atas berbagai skandal yang tengah menjadi perhatian publik?”
*Sejarah Premanisme dan Hubungannya dengan Kekuasaan*
Premanisme di Indonesia bukanlah fenomena baru. Ian Douglas Wilson dalam bukunya “Politik Jatah Preman” menjelaskan, bagaimana para preman telah lama bertransformasi menjadi bagian dari kelompok yang berpengaruh dalam dunia politik dan ekonomi. Mereka membentuk paguyuban berdasarkan daerah dan etnisitas, menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok ini berkembang dari masa ke masa.
Salah satu organisasi yang kerap dikaitkan dengan dinamika ini adalah Pemuda Pancasila (PP), yang semakin besar di era rezim Orde Baru. Kedekatan PP dengan militer dan kekuasaan pada masa itu membuatnya bertahan di tengah berbagai operasi penumpasan premanisme seperti “Penembakan Misterius (Petrus)”.
Seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi serupa bermunculan dengan berbagai latar belakang, mulai dari kepemudaan hingga kelompok berbasis kedaerahan dan agama.
*Premanisme, Politik, dan Pengalihan Isu*
Dalam banyak kasus, keberadaan premanisme tak lepas dari peran pemerintah itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa kelompok preman sering kali dimanfaatkan oleh penguasa demi kepentingan tertentu, baik dalam mengontrol masyarakat maupun mempertahankan kekuasaan.
Saat ini, munculnya kebijakan penanganan preman berkedok ormas menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah ini benar-benar bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas aksi premanisme? Ataukah hanya sebatas distraksi dari isu-isu krusial lainnya, seperti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Skandal Mega Korupsi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum?
Masyarakat perlu terus mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Upaya pemberantasan premanisme memang penting, tetapi harus dilakukan dengan transparansi, konsistensi, dan tanpa kepentingan politik tersembunyi.
*Kesimpulan*
Premanisme berkedok ormas akan terus bertahan selama ada ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kepentingan politik yang memanfaatkan keberadaan mereka. Jika pemerintah benar-benar ingin menuntaskan masalah ini, maka solusi yang harus diambil tak hanya sebatas satgas penindakan, tetapi juga langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
#Premanisme #Ormas #PolitikIndonesia #SejarahPreman #SupremasiHukum #Korupsi #KeadilanSosial
(HELMI & MTI, ICN, GERMAK)
